Politikus PDIP Nico Siahaan mengaku belum menerima gaji sejak di lantik jadi anggota DPR 1 Oktober lalu. Hal ini terjadi karena kekisruhan di parlemen antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Nico mengatakan, karena kekisruhan antara dua kutub politik ini mengakibatkan alat kelengkapan dewan yang mengurusi gaji anggota DPR dan para staf belum terbentuk. Dampaknya, dia merasa belum digaji setelah 1 bulan menjadi anggota DPR ini.

“Benar, kami belum gajian. Yang saya tahu, seharusnya akhir bulan ini kami sudah gajian. Ya ini karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR misalnya belum ada,” kata anggota Fraksi PDIP Nico Siahaan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Nico tidak menganggap bahwa alat kelengkapan dewan dan komisi yang dibentuk KMP itu sah. Menurut dia, pembentukan alat kelengkapan dewan belum terjadi karena DPR masih terbelah.

Menurut Nico, seharusnya alat kelengkapan dewan sudah terbentuk sebulan setelah anggota DPR dilantik dan mulai bekerja. “Nyatanya soal alat kelengkapan ini kan belum kelar,” kata dia.

Nico yakin bahkan Ketua DPR pun belum menerima gaji. “Sepertinya belum, sama. Kalau anggota setahu saya belum gajian,” ujarnya.

DPR terbelah antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Kedua kubu hari ini menggelar paripurna secara terpisah dan saling mengundang satu sama lain. KMP menggelar paripurna di ruang paripurna dengan agenda penetapan mitra kerja masing-masing komisi dan penetapan ruang kerja anggota dewan, sementara KIH menggelar paripurna di ruang Badan Musyawarah DPR dengan agenda pegesahan alat kelengkapan dewan. Terkait paripurna kembar ini, Nico menyatakan hal itu bukan soal. Ia meminta masyarakat bersabar dengan dinamika yang terjadi di DPR. “Ini proses menuju perbaikan. Kami lakukan ini (menggelar paripurna tandingan) untuk demokrasi, agar pimpinan DPR tidak semena-mena,”

jED7BHUkxG

Trends Mebel Terbaik:

harga sofa di gedung dpr, sofa di dpr