Manuver Koalisi Indonesia Hebat di DPR tak main-main. Bahkan Koalisi pendukung pendukung Presiden Joko Widodo telah membuat DPR tandingan. Setelah memilih pimpinan DPR tandingan, Koalisi Indonesia Hebat juga membentuk alat kelengkapan DPR tandingan. Pembagian pimpinan komisi ini sudah disahkan kemarin dalam rapat paripurna. Di tengah manuver itu, Koalisi Indonesia Hebat mengeluh karena sepak terjangnya meras di batasi.

Berikut beberapa kekesalan Koalisi Indonesia Hebat di DPR :

  1. Diberi Ruang Rapat Tidak Layak

Koalisi Indonesia Hebat merasa dianaktirikan oleh pihak Setjen DPR akibat disediakan ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) saat menggelar sidang paripurna penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Atas kejadian itu, mereka akan melayangkan protes kepada Sekretaris Jenderal DPR.

“Kami akan panggil Sekjen DPR (Winantuningtyastiti). Anggota harus punya hak yang sama, pelayanan kepada seluruh anggota tidak melihat dari kelompok mana,” kata ketua DPR tandingan Ida Fauziyah di kompleks parlemen Senayan Jakarta,

Di lain pihak, Elfiana anggota fraksi PPP mengajak KIH membuat mosi tidak percaya kepada Kesekjenan DPR. Ruang rapat Bamus yang disediakan untuk rapat-rapat KIH selama ini dinilainya tak layak untuk pakai.

“Saya usulkan pimpinan (DPR tandingan) buat mosi tidak percaya terhadap Sekjen DPR. Ruang ini tidak layak bagi sidang paripurna,” terang dia.

  1. Tidak Bisa Melakukan Rapat, Ruangan Dikundi

KIH pernah gagal menggelar rapat setelah ruang rapat paripurna dikunci. Akhirnya, mereka tak bisa masuk karena pintu terkunci. Peristiwa ini terjadi pada 31 Oktober 2014. Para anggota Fraksi PDIP, PKB, PPP, Hanura, dan NasDem, sudah berkumpul di depan ruang rapat paripurna di lantai 3 Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Saat tiba di depan ruangan rapat, mereka tidak bisa masuk. Listrik dan AC juga dimatikan, termasuk lift dan eskalator akses menuju lantai 3. Hingga pukul 10.00 WIB, mereka tidak bisa masuk ruangan, padahal rapat paripurna versi KIH ini dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Sementara beberapa anggota Fraksi PKB yang duduk di tangga pintu masuk ruang paripurna melantunkan salawat. Beberapa lainnya asyik mengobrol. Tampak beberapa petinggi fraksi seperti Olly Dondokambey, Abdul Kadir Karding, Utut Adianto, Arif Wibowo. Namun tidak terlihat Pramono Anung yang oleh KIH dipilih sebagai ketua DPR tandingan.

  1. Merasa Diperlakukan Bak Outsourcing

nggota DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon merasa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak memberi kesempatan kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk duduk bersanding menjalankan parlemen. Effendi mengatakan, jika posisi DPR dijalankan lima fraksi maka fraksi lainnya dianggap anggota DPR ‘outsourcing’

“Apa enak DPR cuma dijalankan lima fraksi, sementara lainnya outsourcing. Kok bisa ya seperti itu? Enak ya? Di mana toleransinya?” kata Effendi dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Politikus PDIP ini malah mengklaim merasa KMP tidak adil dengan meminggirkan KIH sehingga seolah-olah mereka menjadi kekuatan politik alih daya.

“Yang terjadi saat ini seperti itu,” jelasnya.

  1. Merasa Tidak Dilibatkan Dalam Pemilihan Pimpinan Komisi

Anggota DPR dari PKB Ida Fauziah meminta masyarakat bersabar atas apa yang terjadi di DPR saat ini. Menurutnya, hal adalah bagian dari dinamika politik.

“Sederhana saja, kami ingin proses yang ada di DPR ini dilakukan secara demokratis. Demokratis itu tidak menafikan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Demokratis itu 10 fraksi di DPR ini adalah representasi pemilihan umum 2014 lalu. Jadi beri kami waktu, kami berharap masyarakat sabar. Ini harus dilalui karena kami menganggap pimpinan DPR harus menjaga demokrasi,” katanya.

Setelah membentuk DPR tandingan, Ida menjelaskan, sebelumnya KIH juga menunggu nama-nama anggota dari kubu KMP.

“Kami sepakat mengedepankan musyawarah mufakat. Kami akan minta 5 fraksi lain (Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat) untuk bersama-sama dalam penentuan nama-nama di alat kelengkapan dewan,” paparnya.

merasa-tak-dilibatkan-dalam-pemilihan-pimpinan-komisi-rev3