Presiden Joko WIdodo menegaskan, dalam lima tahun pemerintahannya mendatang, akan memaksimalkan kekayaan laut untuk pembangunan perekonomian. Jokowi menaruh harapan besar pada menteri sektor kemaritiman, salah satunya adalah menteri kelautan dan perikanan untuk dapat bekerja optimal. Merasa sepaham, Susi ini pun menerima pinangan Jokowi untuk membantunya menjadi menteri. Menurut bos maskapai Susi Air ini, dia ingin pengalamannya dapat membantu laut Indonesia kembali berjaya untuk mendongkrak perekonomian. Menurut Susi, potensi laut Indonesia yang sangat luas belum tergali sama sekali. Hal ini terbukti dari kalahnya data eksport hasil laut Indonesia dari Thailand dan Malaysia. Padahal, kedua negara tersebut mempunyai luas laut jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.

“Kita wilayah laut 5 kali lebih besar dari Thailand. Tapi angka ekspor jauh sekali dibandingkan Thailand dan Malaysia. Ini menjadi target kita semua. Bapak ibu siap bekerja bersama saya, siang malam?” tanya Susi kepada pegawai KKP saat acara sertijab di KKP, Jakarta. Dia ingin mengembangkan potensi laut Indonesia dengan mengimplementasikan pengalaman kerjanya.

“Saya menerima pekerjaan ini karena pengalaman saya 33 tahun di bidang perikanan dan 10 tahun di penerbangan. Mudah mudahan bisa membantu Indonesia lebih baik. Menjadi tuan rumah di negara sendiri,” tuturnya singkat. Usai resmi bekerja di kementerian perikanan dan kelautan dan melihat jeroannya, Susi mengungkapkan kekecewaannnya pada tata kelola pemerintahan. Berikut kekecewaan Susi buruknya pengelolaan kelautan peninggalan SBY :

  1. Bebasnya pemberian Izin penangkapan ikan

Menteri kelautan dan perikanan Susi mengaku sedih melihat kondisi sektor alam laut Indonesia. Longgarnya kebijakan Indonesia tidak membatasi penangkapan dan pengelolaan hasil laut pada akhirnya merugikan. Sebab, hasil laut justru dimanfaatkan oleh orang asing.

  1. Pajak kapal besar sangat kecil

Susi Pudjiastuti mengaku sangat marah ketika mengetahui pungutan kapal penangkapan di Indonesia sangat murah. Kapal ukuran 30 gross ton (GT) hanya diharuskan membayar pajak sekitar Rp 100.000.

  1. Teknologi pemerintah tak membantu pengembangan kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membandingkan peralatan pemerintah dengan Susi Air. Menurut Susi, teknologi peralatan kelautan Susi Air jauh lebih canggih dari yang dimiliki pemerintah. Susi mengakui, lemahnya teknologi peralatan menjadi salah satu hambatan untuk mengembangkan sektor kelautan. Pemerintah tidak bisa memantau potensi dan pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia.

  1. Harga jual ikan lokal bisa kalah murah di banding impor

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku gemas dengan industri kelautan Indonesia. Bagaimana tidak, harga ikan Tenggiri dari China lebih murah dibanding dari dalam negeri. Pemandangan ini bisa dilihat langsung di Muara Angke.

“Bagaimana bisa tengiri di Muara Angke lebih murah dari China daripada pangandaran. Saya bukan pakar. Saya tidak bekerja diperusahaan lagi, tapi saya gemes saja dari dulu,” ucap Susi dalam diskusi bersama Kadin, Jakarta.

082014600_1414569268-Susi-Pudjiastuti-4-20141029-Johan