Presiden Joko Widodo berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Kebijakan tidak populis ini dinilai harus dilakukan saat Jokowi-JK baru dilantik jadi penguasa negeri ini karena warisan buruk dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kubu Jokowi tak mau disalahkan oleh rakyat karena kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah tentu mempunyai dampak domino bagi rakyat kecil. Seperti bahan pangan dan transportasi umum akan menjadi dampak dari kenaikan harga BBM. Elite-elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menuding kenaikan BBM ini karena ulah pemerintahan SBY yang salah urus negara. Akibatnya, mau tidak mau pemerintahan Jokowi harus menaikkan BBM karena anggaran yang tidak memadai untuk memberikan subsidi kepada BBM premium.
“Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY, namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi. Saya masih meyakini Jokowi adalah Solusi,” tegas Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka beberapa waktu lalu.

Berikut teriakan politikus kubu Jokowi yang menyalahkan SBY jika pemerintah harus menaikkan harga BBM:

  1. Sekjen PDIP Warisan SBY Sangat Berat

Sekjen PDIP Hasto kristiyanto mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) adalah pilihan sulit. Jika tidak dinaikkan, maka akan berdampak pada APBN karena subsidi BBM terus mengalami peningkatan. Dia mengeluhkan warisan SBY yang berdampak pada pemerintahan sekarang harus mencari jalan keluar dari defisit ganda fiskal negara. Salah satunya, kata dia, gagalnya SBY mengoptimalkan pajak.
“Warisan SBY terasa sangat berat. Misalnya saja warisan defisit ganda yang berpengaruh pada fiskal kita. Reformasi perpajakan juga gagal hingga membuat target pajak kita jadi minus Rp 100 triliun. Selain itu utang Indonesia membengkak beserta bunganya rata-rata Rp 87 triliun per tahun,” kata Hasto dalam acara Rakerda PDIP di di Hotel Hyatt Yogyakarta, Minggu (16/11).

  1. Politikus Hanura Tuding Pemerintahan SBY Tidak Becus Urus BBM

Politikus Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, menyatakan ada beberapa kesalahan dibuat SBY dianggapnya sebagai pemicu Jokowi-JK terpaksa menaikkan harga BBM. Salah satu sumber masalah menurut dia adalah kebijakan soal harga pokok produksi BBM bersubsidi.
“Besaran subsidi BBM selama ini dihitung dengan menggunakan harga pasar minyak dunia, yang tidak menunjukkan besaran nyata juga bertentangan dengan UUD 1945,” kata Erik kepada awak media dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (16/11).
Permasalahan lainnya, menurut Erik adalah pemerintahan SBY gagal mengatasi penyelundupan BBM. Dia juga menganggap SBY justru membiarkan praktik merugikan dalam pengelolaan dan perniagaan minyak nasional baik BBM bersubsidi, minyak mentah, hingga penjualan produk minyak.

  1. SBY Gagal Berikan Transportasi yang Layak

Politikus Hanura Erik Satrya Wardhana juga menyatakan SBY gagal menyediakan transportasi masyarakat yang layak dan terjangkau. Alhasil menurut dia, hal ini memicu masyarakat berlomba-lomba menabung dan membeli kendaraan bermotor pribadi berakibat tidak terkendalinya konsumsi BBM.
“Pemerintah malah memfasilitasi dengan mengeluarkan kebijakan mobil murah yang berakibat melonjaknya pertumbuhan kendaraan bermotor, serta membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang diatur undang-undang,” ujar Erik yang namanya masuk dalam pusaran kasus korupsi pelaksanaan Haji itu.

  1. BBM Naik Karena SBY Salah Urus Negara

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, kenaikan BBM karena salah urus anggaran zaman SBY. Dia tak mau kenaikan ini disalahkan kepada pemerintahan Jokowi.
“Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan pemerintahan SBY? 80 T atau 109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya,” kata Rieke dalam siaran persnya, Rabu (5/11).
Namun Rieke tak ingin langsung berburuk sangka soal kesalahan SBY di masa lalu itu. Dia meminta SBY sendiri yang klarifikasi atau mantan menteri keuangannya Chatib Basri. Hal ini penting dilakukan, kata dia, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara. Menurut Rieke, SBY harus sampaikan ke publik, transparansi kondisi kas negara penting.
“Agar pemerintah Jokowi bisa berjalan tanpa beban masa lalu dan tidak dipecundangi para pemburu rente, yang sepertinya bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, Jokowi tidak bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM nanti. Dia merasa yakin, Jokowi menjadi solusi akibat salah urus yang dilakukan SBY ini.
“Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY, namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi. Saya masih meyakini Jokowi adalah Solusi,” tegas Rieke.

wpid-20140920-140603_82

Trends Mebel Terbaik:

jual kursi mebel pimpinan DPR